About this document

Alasan dan Konsekuensi TAP MPR dalam Hukum by Fajarangga Syahputra05 is a document available to read on EtoBox.

Dokumen ini membahas alasan tidak dicantumkannya Ketetapan MPR dalam UU No. 10 Tahun 2004, yang disebabkan oleh perubahan konstitusi dan penataan hierarki hukum. Dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR diakui kembali sebagai sumber hukum, memberikan kepastian hukum, namun juga berpotensi menimbulkan masalah dualisme. Konsekuensi ini menuntut harmonisasi antara TAP MPR dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Author

Fajarangga Syahputra05

Language

ID